Gubenur Jakarta Pramono Anung sudah berada di Yogyakarta, digadang-gadang akan menyusul ikut retret di Magelang Jawa Tengah. Tapi kenyataannya Pramono tak kunjung muncul. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan, Pramono ditunjuk mewakili PDIP untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai retret kepala daerah.
Hasto mengatakan, ada dua tugas yang diemban Pramono. Pertama mewakili para kepala daerah asal PDIP yang sudah siap untuk mengikuti retret di Akademi Militer. Sekaligus mewakili pengurus pusat partai untuk menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retret.
"Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," ujar Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
Hasto menuturkan, terdapat 53 kepala daerah yang merupakan kader PDIP yang belum mengikuti retret. Puluhan kepala daerah ini, kata Hasto, akan bersiaga di wilayah Magelang sehingga sewaktu-waktu dapat mengikuti retret apabila diperintahkan.
"Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung, bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan. Mas Pram yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP," ucapnya.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berang sekjennya Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Dia pun mengeluarkan instruksi untuk para kadernya tak mengikuti kegiatan pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Megawati. Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.
Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.
Tapi tak semua patuh, ada juga yang paham bahwa kepala daerah harus patuh pada presiden bukan ketum partai. Contohnya Bupati Grobogan, Setyo Hadi. Dia terlihat dalam barisan para kepala daerah saat retret di Magelang Sabtu (22/02/2025). Wajahnya pun nampak semringah mengikuti kegiatan. Setyo tak sendiri, kader PDIP lainnya, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma juga mengikuti retret. Paramita terlihat tersenyum saat berfoto dengan baju lorengnya di area sekitaran Akmil Magelang.
