Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) memberikan tanggapan terkait surat instruksi dari PDI Perjuangan yang melarang kepala daerahnya untuk menghadiri retret yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah.
Hensat menilai PDIP perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut. Ia menyoroti status kepala daerah yang telah menjadi pejabat publik, yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan semata-mata sebagai kader partai.
“Kepala daerah itu kan sudah jadi pejabat publik, dipilih oleh rakyat, bukan sebagai kader partai. Jadi, kalau ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara, menurut saya, PDI Perjuangan harus menjelaskan lebih lanjut,” kata Hensat kepada wartawan, Jumat (21/2/202).
Menurutnya, surat larangan tersebut akan menimbulkan sejumlah dampak bagi situasi negara serta politik saat ini. Di antaranya surat larangan itu berpotensi membuat kepala daerah yang berpartai PDIP tidak tegak lurus terhadap Prabowo
Selain itu, ia menilai larangan tersebut berpotensi membuat para kepala daerah PDIP itu berpindah partai mengatasnamakan rakyat.
Sebab, para kepala daerah itu bisa saja merasa bahwa mereka bisa menjadi kepala daerah karena dipilih oleh rakyat.
“PDI Perjuangan, apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,” ujarnya.
Ia menuturkan, PDIP seharusnya berhati-hati dalam menyikapi situasi ini agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
"Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara,” ucapnya.
Penjelasan dari PDIP, menurutnya, diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah partai tersebut tidak dipandang sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah.
Oleh karena itu, Hensa pun menegaskan pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.
“Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai. PDIP harus jelaskan ini supaya tidak ada salah paham,” tandasnya.
