Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Prof Asrinaldi menegaskan seluruh kepala daerah harus patuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, mereka yang terpilih di Pilkada 2024 sudah dilantik dan resmi menjadi bagian dari pemerintah.
"Kepala daerah yang sudah dilantik dan resmi menjadi bagian dari pemerintahan secara umum, tentu yang menjadi atasannya adalah Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri," kata Asrinaldi di Padang, Sabtu (22/2/2025).
Menurut Asrinaldi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri harus bisa membedakan arahan kepada kader partai dengan konteks kepala daerah yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat.
"Jadi, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan ya tentu akan tunduk kepada perintah Presiden, dan kita tahu Presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Seharusnya tidak ada lagi perintah yang lebih tinggi dari arahan Presiden apalagi sampai melarang kepala daerah terpilih mengikuti pembekalan.," jelas dia.
Dia menekankan, seharusnya setiap kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti pembekalan tersebut karena mereka sudah resmi menjadi kepala pemerintahan di masing-masing daerah.
"Perlu diingat ketika kader partai itu dilantik sebagai kepala daerah maka otomatis yang berlaku itu ya undang-undang dia sebagai bupati, walikota atau gubernur dan tunduk kepada pemerintah pusat," tambah dia.
Tak Semua Kader PDIP Petugas Partai
Instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk agar jangan hadiri retret kepala daerah, tak diindahkan Bupati Grobogan, Setyo Hadi. Dia terlihat dalam barisan para kepala daerah saat retret di Magelang Sabtu (22/02/2025). Wajahnya pun nampak semringah mengikuti kegiatan.
Setyo tak sendiri, kader PDIP lainnya, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma juga mengikuti retret. Paramita terlihat tersenyum saat berfoto dengan baju lorengnya di area sekitaran Akmil Magelang.
Sedangkan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti hingga Jumat sore masih menunggu perintah dari partai untuk mengikuti kegiatan retret. Sembari menunggu arahan dari partai, Agustina justru berkegiatan di wilayah yang sekarang ia pimpin.
Di hari pertamanya menjabat, Agustina justru membersihkan sampah di sekitar Pasar Johar. “Saya menunda keberangkatan. Jadi sambil menunggu perintah lanjutan saya ke sini (Johar),” kata Agustina.
Dia mengaku sudah menyampaikan penundaan keberangkatan retret kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kalau ada perintah tiba-tiba misal berangkat, ya tinggal berangkat. Kan kalau dari Semarang dekat,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Sabtu (22/2/2025) sekitar pukul 13.15 WIB. Pramono hanya tersenyum sembari melambaikan tangan tanda tidak ingin diwawancara. Pramono melangkah cepat menuju mobil yang sudah menunggunya di depan terminal kedatangan. Dalam perjalanan tersebut, awak media masih berupaya melontarkan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan kedatangannya ke Yogja serta polemik soal retret.
"Bismillahirrahmanirrahim, Mau naik mobil," ucapnya sambil tersenyum.
Saat ditanya mau ke mana, Pramono hanya menjawab dengan senyum sambil mengatakan "Ikut sopir," katanya.
Secara terpisah, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya masih menunggu kedatangan Pramono dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
"Kita masih menunggu, melihat alasannya ya ya, karena kalau dari misalnya ya, ada kesulitan tentang pesawat begitu ya, kita akan cek ya, kemungkinan seperti apa pesawatnya," katanya.
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berang sekjennya Hasto Kristiyanto ditahan KPK. Dia pun mengeluarkan instruksi untuk para kadernya tak mengikuti kegiatan pembekalan kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025) bertanda tangan Megawati. Dalam surat ini, Megawati meminta para kader menunda keberangkatan mereka dalam agenda retret kepala daerah yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto. Penundaan ini disebabkan karena dinamika politik nasional usai Hasto resmi ditahan KPK.
Megawati menyatakan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis dalam surat tersebut, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.
Sekadar catatan, seharusnya ada 481 kepala daerah yang hadir, tapi Wamendagri Bima Arya menyebut, retret ini dihadiri oleh 450 kepala daerah. Sisanya 47 tidak ada kabar, dan 6 izin. Kepala daerah yang tak ikut retret kali ini tetap wajib mengikuti retret di gelombang berikutnya.
