Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar terus bertambah, mencapai 2.719 orang per Selasa 1 April 2025. Angka ini diprediksi meningkat lebih dari 3.000 jiwa.
Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam pidato yang disiarkan televisi setempat, menyampaikan bahwa selain korban tewas, sebanyak 4.521 orang mengalami luka-luka dan 441 lainnya masih hilang.
Seperti dikutip dari Channel News Asia, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 itu disebut sebagai yang terkuat di Myanmar dalam lebih dari satu abad terakhir.
Getaran dahsyat tersebut merobohkan pagoda kuno, bangunan modern, jembatan, ratusan gedung serta menyebabkan kehancuran luas, termasuk di wilayah Mandalay, di mana 50 anak dan dua guru tewas akibat runtuhnya sekolah mereka.
Di tengah situasi ini, tim penyelamat menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan bantuan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan melaporkan bahwa korban di wilayah terdampak kesulitan mendapatkan air bersih, makanan, dan sanitasi yang layak.
"Di wilayah yang paling parah, masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akses ke air bersih dan sanitasi, sementara tim darurat bekerja tanpa lelah untuk menemukan korban selamat dan memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa," terang Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.
The International Rescue Committee (IRC) juga menyoroti kebutuhan mendesak akan tempat berlindung dan bantuan medis, terutama di Mandalay yang berada dekat episentrum gempa.
"Setelah mengalami teror gempa bumi, orang-orang kini takut akan gempa susulan dan tidur di luar di jalan atau di lapangan terbuka," ujar seorang pekerja IRC di Mandalay dalam sebuah laporan.
Selain ancaman gempa susulan yang membuat warga takut tidur di dalam rumah, konflik bersenjata di Myanmar memperburuk kondisi. Amnesty International mendesak junta militer untuk membuka akses bagi organisasi kemanusiaan agar bantuan dapat menjangkau seluruh korban tanpa hambatan administratif.
"Militer Myanmar menggunakan praktik lama untuk menolak memberikan bantuan ke daerah-daerah tempat kelompok-kelompok yang menolaknya aktif," kata peneliti Amnesty di Myanmar, Joe Freeman.
Sejumlah kelompok pemberontak bahkan menuding militer melakukan serangan udara pascagempa, yang semakin memperumit situasi kemanusiaan di negara tersebut
