Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo mengkritik anggota DPR Komisi I F-PDIP Effendi Simbolon. Suryo mengkritik sikap Effendi yang bicara tentang hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di rapat DPR.
"Mungkin ada yang bisa memberi pencerahan apakah @effsimb (Effendi Simbolon) yang anggota @dpr_ri itu atasannya Menhan RI @prabowo dan Panglima TNI @jenderaltniandikaperkasa," ujar Suryo Prabowo dalam akun Instagramnya seperti dilihat, Rabu (7/9/2022). Suryo mengizinkan pernyataannya di IG dikutip.
Menurut Suryo, Effendi Simbolon tidak bisa seperti sosok 'atasan' bagi Jenderal Andika, Jenderal Dudung, dan Prabowo. Sebab, Prabowo, Andika, dan Dudung, kata dia, disumpah oleh Presiden. Anggota DPR yang merupakan lembaga legislatif, katanya, bukan atasan langsung ketiga orang tersebut.
"Sehingga bisa seolah mengesankan diri kalau dia itu 'atasan' yang boleh mentiko dan anggarjago di Ruang Sidang Komisi-1 yang disiarkan secara terbuka ke publik? Setahu saya sih TIDAK," katanya.
"Tolong dipahami, Menhan, Panglima TNI, dan ketiga Kepala Staf Angkatan itu disumpah oleh Presiden RI. Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai ~ Soegiarso Soerojo," imbuhnya.
Isu Panglima TNI dan KSAD Tak Harmonis
Sebelumnya, Effendi Simbolon melontarkan isu ketidakharmonisan antara Andika dan Dudung. Hal itu disampaikan saat rapat Komisi I DPR bersama Menhan dan TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Effendi Simbolon menyebut isu ketidakharmonisan Jenderal Andika dan Dudung sudah jadi rahasia umum.
"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak, rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," kata Effendi.
Dudung diketahui tidak hadir di Komisi I karena alasan urgensi ke Lampung. Rapat Komisi I DPR itu sempat berjalan secara tertutup. Setelah mengikuti rapat, Andika menjawab pertanyaan wartawan soal isu tersebut.
Andika mengaku tak memiliki masalah dengan Dudung. Andika menegaskan kerjanya sebagai Panglima TNI sesuai dengan tugas dan aturan main.
"Jadi nggak ada yang berbeda, dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita," kata Andika kepada wartawan.
Menhan Akan Dipanggil Komisi I
Terkait masalah hubungan Andika dan Dudung, Effendi mengatakan akan memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Saat ini Komisi I sedang menjadwalkan pertemuan dengan Prabowo, Andika, dan Dudung.
"Kita harus lebih dahulukan kepentingan TNI-nya dong. Makanya kita minta Pak Dudung, Pak Andika, Pak Menhan hadir," kata Effendi kepada wartawan, Selasa (6/9).
"Ini sedang dicari waktunya, dalam waktu dekat," imbuhnya.
Ada alasan tertentu mengapa Effendi menilai Menhan Prabowo juga harus hadir dalam rapat yang nantinya membahas hubungan Panglima TNI dengan KSAD. Sebab, Effendi mengatakan kabar hubungan Andika dengan Dudung yang tak akur berdampak kepada institusi TNI.
"Kan Pak Menhan harus juga ikut yang ditanya sejauh mana saudara mengetahui, karena ini berdampak kepada kinerja TNI dan prajurit," ujarnya.
