Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku pemerintah menghadapi dilema yang cukup besar ketika dihadapkan dengan tantangan melakukan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat atau memperkuat pertahanan negara.
Hal itu disampaikan Prabowo saat disinggung mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) pasca hilang kontak KRI Nanggala-402 di perairan utara Bali.
"Alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal bahkan bisa saya katakan sangat mahal, karena itu pimpinnan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu,” ujar Prabowo dalam konferensi pers yang ditayangkan akun YouTube Puspen TNI, Kamis (22/4).
Prabowo mengatakan, menjaga pertahanan negara merupakan pekerjaan yang sangat rumit dan memerlukan suatu teknologi yang tinggi.
Selain itu, sambung Ketua Umum Partai Gerindra ini, sektor pertahanan mengandung bahaya yang cukup tinggi bagi keselamatan para prajurit TNI yang tengah bertugas.
"Ini adalah kegiatan yang sangat rumit membutuhkan teknologi tinggi, profesionalitas yang tinggi daripada awak-awaknya dan mengandumg unsur bahaya yang sangat tinggi. Kemudian TNI untuk melaksanakan fungsinya harus siap tempur karena itu sangat dibutuhkan latihan dan latihan pun mengandung bahaya,” katanya.
Presiden Joko Widodo, lanjut Prabowo, setahun lalu sempat memintanya untuk bersama TNI menyusun masterplan pertahanan untuk 25 tahun ke depan.
“Kita sudah menyusun, kita sudah memperbaiki dan insyaAllah dua tiga minggu ini bersama Panglima TNI kita rampungkan dan laksanakan apa yang diminta Pak Presiden,” tandasnya.
