Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto mengatakan banyak masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Apalagi dua kasus yang belakangan ini ramai yakni perihal sikap Prabowo mengungkap kasus mafia migas dan tambang ilegal.
“Jadi pemberatasan korupsi itu, itu hampir 90 persen ya, 80 persen lebih, kepuasan rakyat terhadap pemberatasan korupsi. Kalau kita lihat ya, dari awal, itu publik sudah melihat kinerja khusus yang di bidang pemberatasan korupsi itu dari kasus Pertamina. Terutama Riza Chalid yang dibilang mafia migas, beberapa pemerintahan tidak ada yang berani untuk menahan, untuk membuat tersangka, tapi Prabowo itu berani ya,” kata Sudarto usai menyampaikan rilis surveinya di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).
Ia menambahkan, belum lagi masalah tambang ilegal yang melibatkan kerugian negara cukup besar hingga kasus sawit dan logam tanah jarang.
Nah, tapi yang paling efek besarnya itu saya lihat sih yang waktu datang ke kejaksaan, di mana duit hasil korupsi itu dengan nyata ditunjukkan, punya efek yang spiritual logis itu membuat rakyat puas, duitnya itu ada gitu,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei terbarunya, isu korupsi memang menduduki peringkat ke dua di kategori kebijakan pemerintah yang paling berhasil. Isu tersebut mendapatkan frekuensi masyarakat sebanyak 20,6 persen.
Sementara posisi pertama ada MBG dengan frekuensi 44,1 persen. Lalu, ketiga ada sekolah rakyat 6,4 persen diikuti Bansos 4,0 persen dan kebijakan ekonomi 2,8 persen.
Walau banyak yang puas, tapi isu pemberantasan korupsi juga jadi kategori penting yang perlu diperbaiki dari pemerintahan saat ini. Perhatian itu mendapatkan frekuensi sebanyak 20,6 persen dari publik disusul perbaikan ekonomi 9 persen, dan evaluasi MBG 8,5 persen.
Sebagai informasi, data primer pada survei ini dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Sementara sumber data berasal dari 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas (5 persen margin error), yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebar di Jawa, Sumatera dan Kawasan Indonesia Timur.
Adapun data time-series resmi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, LPS dan OJK. Sementara itu, untuk Big Data yang diperoleh berdasarkan 4,79 juta unggahan (query keywords) dari platform Media Mainstream, Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil pada periode 20 Oktober 2024 - 19 Oktober 2025 melalui API.
