PAN mendesak Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pemerintah gegara aksi marah saat mengecek barang-barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertahan. Mengapa PAN menuntut Benny meminta maaf?
Benny Rhamdani menjadi perbincangan setelah meninjau lokasi Gudang TPS JKS dan PT. Della Arka Mandiri Logistik Indonesia di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Kamis (4/4/2024). Benny saat itu didampingi Dirjen Bea Cukai Askolani.
Dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Benny mengaku marah setelah mengecek langsung barang PMI yang tertahan di gudang logistik. Dia menyebut Permendag tentang Larangan Terbatas (Lartas) sebagai biang keroknya.
"Dan jujur saya marah sebagai Kepala BP2MI. Bisa Anda bayangkan, PMI bekerja keras dua, tiga, sampai puluhan tahun mengumpulkan uang membeli barang-barang untuk keluarga tercinta, apakah orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, anak, istri, suami, tiba-tiba karena peraturan yang dikeluarkan oleh Permendag tentang Lartas (larangan terbatas), mengakibatkan sebagian barang itu tidak bisa tiba di keluarga," kata Benny seperti dikutip dari akun IG resminya, Senin (8/4/2024).
Menurut Benny, risiko dari masalah ini yakni barang tersebut harus dikembalikan ke PMI di mana dia ditempatkan atau dimusnahkan.
"Ini kan zalim menurut saya," kata dia.
Benny juga menyebut Bea Cukai terdampak dari Permendag tentang Lartas ini. Menurutnya, Bea Cukai harus memeriksa ekstra barang-barang bawaan PMI mulai dari jenis hingga jumlahnya, dan ini membutuhkan petugas tambahan. Benny juga menyebutkan dampak biaya akibat tertahannya sebagian barang PMI.
Politikus Partai Hanura ini mengaku akan menemui langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait temuannya ini. Dia menyebut BP2MI sedari awal tidak setuju dengan Permendag tentang Lartas.
"Nah ini kan zalim menurut saya sehingga saya akan bertemu langsung dengan presiden untuk menyampaikan dam sejak awal BP2MI menyampaikan sikap tidak setuju, sekali lagi, tidak setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Larangan Terbatas," kata Benny.
"Semangat BP2MI dalam rapat dengan presiden di Istana adalah semangat bagaimana negara hadir memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa agar dari sejumlah barang apakah yang dibawa atau dikirim, negara mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan pembatasan jenis barang dan jumlah barang," ujar pria itu sembari mengatakan rasa kemanusiaannya tersinggung.
Benny juga menyebut prinsip bernegara adalah membahagiakan rakyatnya, terutama PMI yang merupakan penyumbang devisa terbesar kedua negara. Dia menyebut negara tidak seharusnya mengeluarkan peraturan yang menyulitkan rakyat.
"Dan hal yang sangat prinsip bernegara, negara itu harus membahagiakan rakyatnya, bukan mengeluarkan segala peraturan tetek bengek yang kemudian menyengsarakan rakyatnya, mempersulit rakyatnya. Nah ini zalim menurut saya," kata Benny.
PAN Membantah
PAN, partai yang dinaungi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, balik menuding Benny merupakan biang kerok dari masalah ini. Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan informasi yang didapatnya mengenai rapat di Istana.
"Saya sudah mencoba mengecek latar belakang terkait aturan itu. Ternyata, justru Benny yang paling berperan atas lahirnya aturan tersebut, bukan Kementerian Perdagangan". kata Saleh dalam keterangan tertulisnya.
Saleh menyebut informasi valid yang diterimanya, aturan itu berawal dari Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada 3 Agustus 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.
"Peserta rapat yang hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Negara BUMN, Menteri Investasi, dan Kepala BP2MI. Yang menarik, Benny Ramdhani yang memberikan paparan di depan semua peserta rapat," kata Saleh.
"Keputusan rapat, PMI diperbolehkan mengirim barang maksimal USD 1.500 per tahun tanpa persyaratan sebagai importir. Pengiriman sebanyak itu dapat dilakukan sebanyak 3 kali pengiriman," imbuh dia
Saleh Partaonan DaulaySaleh Partaonan Daulay. (dok. Istimewa).
Hasil ratas tersebut, kata Saleh, ditindaklanjuti dengan rapat teknis yang dihadiri oleh pejabat eselon I dan II. Dari BP2MI, yang hadir adalah Sukarman, Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika.
Dalam rapat teknis ini, Saleh melanjutkan, diputuskan jenis dan batas nilai barang kiriman. Ada banyak jenis barang yang diperbolehkan mulai dari pakaian hingga elektronik dan mainan anak.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut, hasil rapat teknis dan rincian itulah yang kemudian dituangkan di dalam lampiran III Permendag No. 36/2023 yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Setelah aturan diterbitkan, Saleh menyebut kabarnya ada penumpukan barang kiriman PMI di beberapa tempat.
"Terkait hal ini, seharusnya Benny dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain. Terutama dengan aparat Bea Cukai yang mempunyai kewenangan atas hal itu. Sayangnya, Benny tidak melakukan apa pun. Padahal setelah ditelusuri, pihak beacukai menyebut bahwa salah satu masalahnya adalah data PMI pengirim barang tidak dapat diakses dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI)," kata Saleh.
"Tetapi anehnya, Benny malah teriak-teriak di media dan menyebut-nyebut Zulkifli Hasan dan pemerintah bertindak zalim. Kelihatan betul Benny ini sangat tendensius dan berupaya menyalahkan orang lain," imbuh dia.
Saleh menegaskan Benny merupakan bagian dari pemerintah. Dia juga menegaskan Benny adalah pihak yang memberikan paparan di balik terbitnya aturan yang menjadi polemik ini.
"Benny itu kan bagian dari pemerintah. Tidak hanya itu, dialah yang paparan dalam ratas sehingga aturan itu terbit. Kenapa tidak langsung cari jalan keluar? Kenapa kok malah menunjuk orang lain?" ujar Benny.
"Kalau dalam pepatah Melayu, Benny sedang menepuk air di dulang, tepercik muka sendiri. Melakukan suatu perbuatan yang memalukan diri sendiri. Benny Lepas tangan," imbuh dia.
Saleh menduga Benny sengaja memicu kegaduhan atas terbitnya aturan baru ini. Dia juga menuding Benny sedang mencari perhatian karena tidak bisa dan tidak biasa mencari solusi.
"Mungkin ini masih imbas dari pilpres dan pileg. Capres dan wapres yang didukungnya kalah. Bahkan, dia sendiri kalah dalam pemilu legislatif. Lengkaplah alasan untuk mencari perhatian. Siapa tahu ada yang mau menyiapkan tempat atau bertahan di tempat yang sama," sebut Saleh.
sumber: detik
