Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan memanfaatkan uang hasil sitaan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) senilai Rp13 triliun untuk menambah dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) .
LPDP merupakan beasiswa di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengelola dana pendidikan sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2010.
Program layanan LPDP terdiri dari beasiswa, pendanaan riset, dan pengelolaan dana (investasi) untuk jenjang magister (S2) dan doktor (S3) bagi Warga Negara Indonesia guna memberikan peluang bagi mahasiswa untuk melanjutkan studi di universitas ternama, baik di dalam maupun luar negeri.
Beasiswa ini tidak hanya mencakup biaya pendidikan, tetapi juga biaya hidup, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
Awalnya, Prabowo mengatakan, banyak anak-anak dari kalangan bawah yang cerdas, sehingga dia berharap pemerintah bisa menjaring anak-anak tersebut untuk kemudian diberikan beasiswa agar bisa menempuh pendidikan lebih tinggi.
Bahkan, Prabowo juga menekankan, jangan menganggap remeh anak-anak yang berasal dari kalangan bawah tersebut.
"Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, populasi, 1 persen tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas, 1 persen, kalau 1 persen dari 287 juta, itu saya kira cukup besar, karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, setengahnya katakanlah, saya kira kalau 1 persen berarti 2,8 juta, kita harus menjaring mereka ini," ungkapnya dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
"Jangan anggap mereka itu anak-anak orang menengah ke atas, banyak anak orang bawah, orang miskin, ternyata punya kecerdasan yang tinggi, kita harus cari mereka," tambahnya.
Untuk itu, Prabowo pun meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, agar bisa menjaring anak-anak cerdas itu, dengan dibantu kementerian terkait juga.
Bahkan, Prabowo juga meminta dari pihak Polri hingga yayasan-yayasan untuk menjaring anak-anak yang memiliki potensi tinggi di seluruh pelosok negeri.
"Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri-menteri lain, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, dibantu oleh ormas-ormas, yayasan-yayasan, cari mereka ini," paparnya.
Prabowo lantas menegaskan, mereka akan dididik untuk menjadi generasi penerus bangsa melalui beasiswa LPDP tersebut.
Penambahan dana untuk beasiswa LPDP itu, kata Prabowo, bisa ditambahkan dengan uang sisa efisiensi yang selama ini dilakukan hingga uang hasil sitaan korupsi CPO yang baru-baru ini diserahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kita didik mereka dengan beasiswa penuh, LPDP akan saya tambahkan, uang-uang dari sisan efisiensi, penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor sebagian besar kita investasi di LPDP," tegas Prabowo.
"Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan," imbuhnya.
Prabowo sebelumnya juga telah menyaksikan langsung penyerahan uang Rp13 triliun hasil korupsi CPO tersebut.
Uang belasan triliun itu diketahui berasal dari berbagai perusahaan, yakni PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas.
Saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan uang sitaan kasus korupsi CPO itu, Prabowo sempat menyampaikan bahwa uang tersebut bisa untuk merenovasi bangunan 8 ribu sekolah juga.
"13 Triliun ini bisa memperbaiki, merenovasi 8.000 sekolah lebih," kata Prabowo dalam sambutannya, Senin.
Atas adanya pengembalian uang ke negara ini, Prabowo pun menyampaikan penghargaannya kepada Kejagung.
Namun, di sisi lain, dia juga tetap mengingatkan kepada jajaran Korps Adhyaksa bahwa tugas mereka tidak berhenti sampai di sini, karena menurutnya masih banyak tugas yang menanti.
"Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang ilegal kerugian kita juga mungkin pilihan triliun, ratusan triliun," pungkasnya.
Prabowo Perintahkan Beasiswa LPDP Disesuaikan dengan Industri RI
Terkait beasiswa LPDP ini, sebelumnya Prabowo memerintahkan jumlah beasiswanya disesuaikan dengan perkembangan industri di Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan bahwa arahan Prabowo tersebut usai rapat terbatas di kediaman Prabowo, di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/10/2025) malam.
"Kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM-SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia."
"Sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi-perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya itu sesuai jumlahnya," kata Brian saat memberikan keterangan pers di Kawasan Kertanegara, Jakarta, dilansir Kompas.com, Senin.
Brian menjelaskan, Prabowo kembali mengingatkan perkembangan industri baru di Indonesia berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, maupun hilirisasi mineral.
Prabowo, kata Brian, menekankan agar jumlah sumber daya manusia (SDM) yang disiapkan di perguruan tinggi harus sesuai dengan pertumbuhan industri yang ada.
Penyiapan SDM yang kompeten ini juga berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Desa Nelayan, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Untuk informasi, pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2025 ini telah selesai dilaksanakan. Pembukaan pendaftaran terakhir adalah pada 30 Juni - 31 Juli 2025 lalu.
Mengacu pada jadwal tahun-tahun sebelumnya, biasanya, pendaftaran beasiswa LPDP ini dibuka secara rutin setiap tahunnya, yakni sebanyak dua kali dalam satu tahun yang terdiri tahap satu pada awal tahun dan tahap dua pada pertengahan tahun
Sumber: tribunnews
