Pemprov DKI Jakarta berencana membantu uang pangkal siswa tak lolos di penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI 2020. Pemprov DKI akan menggunakan data bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk penyaluran dana bantuan sekolah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan penggunaan data bansos COVID-19 belum tentu relevan. Menurutnya, calon siswa penerima bantuan juga harus jelas kriterianya.
"Yang dibantu, tentu harus ada kriterianya. Namun, hari ini data Dinsos belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup," ujar Zita dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).
Politikus PAN ini mengatakan, seharusnya Pemprov DKI mengambil data dari PPDB 2020 saja. Menurutnya, dari data tersebut sudah jelas siswa mana saja yang tertolak masuk ke sekolah negeri.
"Makanya itu datanya diambil saja dari jalur PPDB kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," ucapnya.
Lebih lanjut, Zita mengatakan, DPRD DKI akan mengawal rencana bantuan uang pangkal yang akan diberikan kepada siswa yang masuk tak lolos di sekolah negeri. Dana bantuan uang pangkal untuk siswa yang masuk ke sekolah swasta sebesar Rp 171.065.500.000.
"Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp 171 miliar untuk sekolah gratis, memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus diperhatikan. Wacana bantuan Rp 171 miliar ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu," ucapnya.
Zita mengatakan, seharusnya Pemprov DKI tak hanya memberi bantuan uang pangkal bagi siswa yang tak masuk ke sekolah negeri. Menurutnya, sekolah di swasta seharusnya juga bisa digratiskan.
"Kalau dilihat rincian dari Rp 171 miliar itu, cukupnya hanya untuk uang pangkal saja, yang besar itu uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta digratiskan masuk sekolah swastanya. Bukan hanya uang pangkal," katanya.
"Seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan. Di daerah lain sekolah swasta digratiskan, salah satunya Brebes. Kita punyaAPBD puluhan triliun, ini masuk di APBD perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak COVID-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," imbuhnya.
Sebelumnya, Asisten Kesra DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan ada 358.664 yang mengikuti seleksi PPDB 2020. Jumlah yang tidak diterima mencapai 126.011 anak.
Catur menjelaskan, untuk dana bantuan siswa yang masuk sekolah swasta, Pemprov DKI akan menggunakan data bansos COVID-19 agar penyaluran dana tepat sasaran ke keluarga yang terdampak Corona.
"Hasil padanan data siswa pada PPDB pada data bansos COVID. Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak COVID. Mereka yang layak dan terdampak COVID adalah mereka yang sudah masuk dalam data bansos," tutur Catur.
"Karena itu sebagai data data padanan PPDB yang tidak diterima di negeri, asumsi berarti di swasta kita padankan dengan bansos sehingga kita ketemu NIK orang tua dan dari situ kita mendapat data kelayakan orang tua yang terdampak ekonominya karena COVID," katanya.
Catur menerangkan, jumlah siswa yang terdata yang ada di bansos COVID-19 berjumlah 85.508 orang. Menurutnya, siswa yang langsung mendaftar ke sekolah swasta tidak akan mendapat bantuan.
"Lalu, hasil padanan data antara data PPDP yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508 (siswa). Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," terang Catur.
Catur mengatakan, berdasarkan hasil perhitungan, dana bantuan yang akan disiapkan untuk siswa yang masuk ke sekolah swasta itu sebesar lebih dari Rp 171 miliar. Bantuan tersebut untuk seluruh siswa yang ada di SD, SMP, dan SMA.0 det
