Tentara Nasional Indonesia menggelar upacara Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer Tahun Anggaran 2026 bertema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat Indonesia Maju” di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2026).
Upacara tersebut melibatkan 1.300 personel gabungan yang terdiri atas Pomad, Pomal, Pomau, Pasukan Gabungan TNI, Koopsus TNI, K9 gabungan POM angkatan, serta unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Dinas Perhubungan.
Dalam amanat yang dibacakan mewakili Panglima TNI, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan operasi tahun 2025, terjadi penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan tahun 2024.
Pada Operasi Gaktib 2025, jumlah pelanggaran tercatat turun dari 456 kasus menjadi 432 kasus atau menurun 5,62 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pada Operasi Yustisi, jumlah perkara berkurang dari 925 kasus menjadi 549 kasus atau turun 40,64 persen.
Dengan adanya hasil ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para Komandan Polisi Militer Angkatan yang kebetulan ada di belakang saya. Ada Danpuspomad, kemudian ada Danpuspomau, dan Danpuspomal. Jadi, ini merupakan kegiatan operasi yang dilaksanakan secara menyeluruh sepanjang tahun," ujarnya dalam kesempatan tersebut.
Menurut Yusri, capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI. Namun demikian, dia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak berpuas diri. Upaya pembinaan disiplin serta penegakan hukum, tegasnya, harus terus ditingkatkan secara konsisten.
“Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan, namun tidak boleh membuat kita lengah. Upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum harus terus ditingkatkan secara konsisten," ujar Yusri.
"Pertama, memang kondisi prajurit sendiri ini sudah mulai sadar. Kemudian, dari kami juga selalu mengedepankan edukasi, sosialisasi, sehingga metode-metode itu yang terus kita kembangkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusri menekankan kepada seluruh prajurit Polisi Militer agar terus meningkatkan kemampuan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini penting, khususnya dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan siber serta penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra TNI.
Yusri juga menilai modernisasi alat peralatan serta sarana dan prasarana teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk mempercepat penanganan perkara pidana secara profesional dan transparan.
Selain kecerdasan intelektual, prajurit Polisi Militer TNI juga dituntut memiliki mental ideologi yang kuat dan pemahaman hukum yang luas. Yusri turut menekankan pentingnya membangun kesamaan persepsi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya guna menghindari potensi gesekan di lapangan.
"Prajurit Polisi Militer TNI tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental ideologi yang kuat serta pemahaman hukum yang luas. Selain itu, perlu terus dibangun kesamaan persepsi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menghindari gesekan di lapangan," ujarnya.
