Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta didemo massa mengatasnamakan Barisan Solidaritas Masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara (Basmalaku) pada Rabu, 10 Desember 2025.
Dalam aksinya, massa mengkritik tata kelola pertambangan mineral di Konawe Utara yang dinilai belum menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar tambang.
“Selama puluhan tahun Konawe Utara menjadi penyumbang signifikan bagi rantai pasok nikel nasional. Namun indikator pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang tidak mengalami perubahan," kritik juru bicara Basmalaku, Uksal Tepamba.
Ia mengurai, ada kesenjangan struktural antara besarnya aktivitas ekstraktif dengan tingkat kemajuan sosial-ekonomi masyarakat lingkar tambang.
Hilangnya keseimbangan tersebut menunjukkan bahwa model pengelolaan sumber daya mineral di Konawe Utara cenderung berorientasi pada ekstraksi komoditas semata, bukan pada pembangunan berkelanjutan yang memasukkan variabel masyarakat, lingkungan, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama.
"Ini adalah indikasi bahwa kebijakan pertambangan telah gagal mentransformasikan kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang terdistribusi secara adil,” tambahnya.
Selain itu, ada beberapa hal yang mendasari demonstrasi Basmalaku yang juga dilakukan di kantor PT Antam Tbk Jakarta. Mulai dari minimnya keterlibatan masyarakat, kontraktor lokal, dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha pertambangan di Konawe Utara.
Ketidakjelasan pengawasan Kementerian ESDM terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan, baik dari aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Basmalaku mengurai dari 35 IUP yang sudah RKAB tahun 2025 di Konawe Utara, tidak ada satupun yang patuh terhadap perintah UU Minerba khususnya penerapan pasal 124 tentang prioritas pemberdayaan kontraktor lokal.
Massa juga mengkritik transparansi seluruh pemilik IUP di Konawe Utara dalam tata kelola usaha pertambangan yang dinilai masih minim.
Atas dasar itu, massa mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mendorong kepatuhan seluruh pemilik IUP Konawe Utara agar menjalankan komitmen partisipasi kepada pelaku usaha kontraktor lokal untuk membangun ekonomi masyarakat secara bersama.
Menteri Bahlil juga diminta evaluasi mendalam terhadap seluruh IUP di Konawe Utara, termasuk peninjauan terhadap efektivitas CSR dan AMDAL serta pemenuhan komitmen sosial perusahaan.
"Kami juga mendorong Menteri ESDM mengambil langkah korektif dan memastikan ekstraksi pengelolaan pertambangan memberikan manfaat nyata, terukur, dan berkeadilan," pungkas koordinator umum aksi, Ikram Pelesa
Sumber: rmol
