Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin penyegelan empat area lahan dari sejumlah perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan di daerah Cisarua Bogor.
Dampak dari kerusakan tersebut diduga menjadi pemicu terjadinya bencana alam di sejumlah daerah di Jabodetabek.
"Kita mendukung penuh yang dilakukan oleh Menteri KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan Pak Gubernur Jawa Barat untuk menertibkan kawasan," kata Zulhas di Kawasan Resapan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I-Unit Agrowisata Gunung Mas, Cisarua Bogor, Kamis 6 Maret 2025.
Zulhas mengatakan, penyegelan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Setidaknya terdapat tujuh dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yakni:
1. PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 - Unit Agrowisata Gunung Mas menambah luasan kegiatan wisatanya yang semula ± 162.318,45 m2 menjadi ± 350.800 m2.
2. Penambahan lingkup kegiatan agrowisata dari sembilan jenis kegiatan menjadi 13 jenis kegiatan (perubahan lingkup kegiatan dokumen lingkungan).
3. Tidak melakukan pemantauan erosi tanah.
4. Tidak dilakukan pengukuran langsung pada badan air permukaan.
5. Tidak melakukan pengujian kualitas udara ambien dan kebisingan.
6. Tidak dilakukan pengujian kualitas air di saluran umum (selokan)/kali Cisampay.
7. Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap enam bulan sekali kepada instansi lingkungan hidup.
Zulhas menekankan kawasan tersebut tidak boleh untuk mendirikan bangunan. Sebab kawasan tersebut memiliki fungsi untuk menyerap air yang berada di hulu.
"Di sini kan daerah lindung dan taman nasional tidak boleh dibangun," kata Zulhas.
Zulhas juga menyegel bangunan milik empat perusahaan yang diduga merusak lingkungan. Empat perusahaan tersebut adalah PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 - Unit Agrowisata Gunung Mas, Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PT Jaswita Jabar, dan Eiger.
"Disegel dan dibongkar untuk menegakkan aturan dan Undang-Undang," kata Zulhas.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, daerah tersebut harusnya berfungsi untuk menampung atau menyerap air kalau hujan lebat dan berfungsi untuk mencegah banjir di daerah Jabodetabek.
"Kalau terjadi hujan yang lebat dengan landscape seperti ini akan turun langsung ke Jakarta," kata Hanif.
Di lokasi yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap penyegelan tersebut bisa mendorong perusahaan untuk mengembalikan lahan sesuai dengan fungsi awalnya. Sehingga risiko bencana alam seperti banjir yang melanda Jabodetabek bisa diminimalisir.
"Ya yang paling utama saya sebagai Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada PTPN untuk kembali lagi ke rencana bisnisnya. Sebagaimana namanya yaitu PT Perkebunan," kata Dedi.
