Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno tak memandang spesial atas munculnya video monolog Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) danai 3 juta dolar AS untuk merevisi UU KPK.
Dia mengatakan, apa yang diucapkan Hasto tidak terlalu menggemparkan. Sebab, sejak PDIP dan Jokowi tak lagi sejalan, Hasto memang kerap melontarkan serangan.
"Itu bagian babak lanjut serangan Hasto ke Jokowi. Sejak pecah kongsi, Hasto setiap saat menyerang Jokowi tanpa henti. Tapi seperti biasa, Jokowi selalu menanggapi dengan santai. Apapun yang disampaikan Hasto adalah bentuk serangan ke Jokowi," ungkap Adi di Jakarta sebgaimana dilansir Inilah.com , Selasa (25/2/2025).
Sementara, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mendesak Hasto untuk jangan cuma bicara tanpa bukti, khususnya terkait tuduhan adanya uang jutaan dolar AS tersebut.
"Isu (adanya uang untuk menggolkan RUU KPK) ini belum terbukti secara hukum. Jadi untuk memastikan uang itu dari siapa dan untuk siapa, mestinya Hasto yang paling tahu, karena dia yang menghembuskan isu tersebut," katanya seperti dilansir Inilah.com, Selasa (25/2/2025).
Iwan enggan berspekulasi apakah Jokowi ikut terlibat dalam pengumpulan dana tersebut atau tidak. "Sebaiknya, kita minta dulu Hasto yang mengungkap uang itu sebenarnya dari mana," ucap dia.
Senada, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyatakan Hasto harus mampu membuktikan pernyataannya secara hukum.
Herry menilai bila memang ada dugaan Jokowi terlibat dalam hal ini, maka publik bisa saja melaporkan ke aparat penegak hukum dengan syarat ada bukti yang kuat.
"Ya tinggal dilaporkan saja kemudian diproses, asas equality before the law berlaku ke siapa pun. Namun buktinya juga harus kuat jika mendalilkan sesuatu, kembali lagi silakan yang mendalilkanlah yang membuktikan," jelasnya.
Sebelumnya, tersebar sebuah video yang menampilkan Hasto sedang bercerita pernah bertemu Novel, membahas soal kisah di balik revisi UU KPK. Di video disebut Hasto bahwa Jokowi adalah dalangnya demi menjaga kepentingan karier politik putra dan menantunya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
”Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan,” kata dia.
Belum diketahui pasti sumber video tersebut. Baik waktu maupun lokasi pembuatannya. Namun, video itu beredar selang beberapa hari setelah KPK memanggil, memeriksa, dan menahan Hasto pada Kamis, 20 Februari 2025. KPK menahan Hasto lantaran elite PDIP itu diduga telah melakukan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, di kasus Harun Masiku.
