Keputusan Miftah Maulana Habiburrahman mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan pantas diapresiasi.
Gus Miftah, demikian ia disapa, memutuskan mengundurkan diri di tengah kuatnya desakan publik agar Presiden Prabowo Subianto mencopotnya usai menghina pedagang es teh saat mengisi pengajian di Malang.
"Gus Miftah justru memilih langkah luar biasa dengan meletakkan jabatan secara sukarela. Tindakan ini pantas diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin," kata Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto Emik melalui pesan elektronik yang dilansir RMOL, Jumat 6 Desember 2024.
Langkah Gus Miftah, sebut dia, perlu dihormati dan diapresiasi setinggi-tingginya. Atas keberanian dan tanggung jawab moral yang ditunjukkan, Gus Miftah layak disebut sebagai seorang kesatria sejati.
Menurutnya, keputusan Gus Miftah memunculkan harapan agar menteri dan pejabat lainnya yang terlibat kasus korupsi atau memiliki masalah serius dapat mengikuti langkah serupa.
"Pengunduran diri Gus Miftah membuka babak baru dalam standar integritas pejabat publik di Indonesia. Langkah ini menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan menjadi teladan yang layak diikuti oleh pejabat lain yang bermasalah," imbuh ketua Hasrat, relawan independen pendukung Prabowo saat Pilpres 2019 dan 2024 itu.
Ada tiga alasan mengapa jiwa kesatria Gus Miftah patut ditiru. Pertama, menjaga wibawa pemerintah. Perilaku tidak pantas atau dugaan korupsi oleh pejabat publik dapat mencoreng citra pemerintahan. Pengunduran diri secara sukarela menunjukkan keseriusan pejabat yang terindikasi bermasalah dalam menegakkan etika dan integritas.
"Ini juga memberikan sinyal kuat bahwa publik dan pemerintah juga tidak mentolerir penyimpangan moral atau hukum dari pejabatnya," tegasnya.
Kedua, menjaga konsistensi nilai kepemimpinan. Presiden Prabowo, katanya menekankan, adalah pemimpin yang menghormati rakyat kecil dan memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Membiarkan pejabat bermasalah tetap berada dalam kabinet tidak hanya merusak citra kepemimpinan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Prabowo.
"Oleh karena itu, pengunduran diri pejabat yang bermasalah juga menjadi solusi untuk mengurangi beban pemerintah dan memastikan jalannya pemerintahan yang lebih bersih dan efektif," tuturnya.
Ketiga, memberikan teladan bagi kabinet. Keputusan Gus Miftah untuk mundur menunjukkan bahwa jabatan bukanlah segalanya. Pejabat lain yang menghadapi dugaan korupsi atau masalah serius perlu menunjukkan keberanian serupa.
"Langkah ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, bebas dari beban individu-individu bermasalah, sekaligus menjaga kepercayaan rakyat," tukasnya.
