Kelembagaan partai politik (parpol) Indonesia pada masa sekarang ini, dinilai telah bergeser ke arah privatisasi oleh hanya pucuk pimpinan tertinggi.
Kondisi tersebut membuat parpol potensi tidak menjadi penyambung lidah dan pembela rakyat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris, dalam diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang disiarkan di Youtube, pada Rabu, 30 Oktober 2024.
"Dalam faktanya, dalam kenyataannya kita lihat partai politik bisa kita anggap milik ketua umum, milik satu pendiri. Itu faktual," kata Haris.
Dia menjelaskan, pada tahun politik 2024 ini terdapat tren pergeseran peran penting partai politik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
"Kenapa hampir semua ketua umum partai politik pada 2024 ini semuanya dipilih secara aklamasi. Fenomena di tahun-tahun sebelumnya kita tidak temukan," urainya.
Haris menyebutkan, ada salah satu partai politik yang pada tahun ini menunjukkan secara telanjang konsep privatisasi kelembagaan partai politik dalam hal pergantian kepemimpinan.
"Golkar contohnya. Tiba-tiba Bahlil disepakati sebagai ketua umum. Ini kan dahsyat, dahsyat sekali," tuturnya.
Oleh karena itu, Haris mempertanyakan kondisi demokrasi yang salah satu pemerannya adalah partai politik, karena lembaga ini merupakan pencetak pemimpin-pemimpin bangsa.
"Apakah itu (tren privatisasi partai politik) suatu hal yang baik, sesuatu yang sehat," demikian Haris.
