Di peringatan satu tahun perang Gaza, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menekankan pentingnya menyoroti isu Palestina secara berkelanjutan.
Sudarnoto mengaku prihatin dengan situasi Timur Tengah. Israel melancarkan perang Gaza pada 7 Oktober 2024 dan korban tewas telah mencapai lebih dari 44 ribu jiwa.
Tidak cukup melakukan genosida di Gaza, Israel kini memperluas eskalasi ke Lebanon dan membunuh ribuan nyawa di sana.
"Semenjak 7 Oktober 2023 itu, selama satu tahun ini, kebusukan, kebobrokan moral dan kejahatan Israel semakin terbuka secara kasat mata di pentas internasional," ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Senin (7/10).
Meski menghadapi perang yang sulit selama setahun terakhir, menurut Sudarnoto upaya Palestina untuk bebas dari penjajahan Israel perlahan mulai terlihat.
Palestina saat ini sudah bisa mengikuti sidang PBB dan mempunyai hak bersuara sebagaimana negara-negara lainnya. Keberhasilan lainnya ialah terbitnya Fatwa mahkamah internasional (ICJ) terkait dengan okupasi dan genosida Israel.
"Ini belum pernah terjadi dalam sejarah perjuangan Palestina. Perjuangan untuk Palestina sudah mulai menuai hasil, tinggal disempurnakan lagi," kata Sudarnoto.
Lebih lanjut Ketua MUI itu menyerukan agar isu Palestina menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, khususnya di 100 hari pertama memimpin.
"Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam hari-hari pertama kepemimpinannya perlu meletakkan isu pembelaan terhadap Palestina ini sebagai program 100 hari pertama," ujarnya.
Sudarnoto mendorong agar Prabowo mampu menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat agar segera menghentikan pasokan senjata ke Israel dan memprioritaskan jalan-jalan diplomasi.
"Dalam kerangka mewujudkan dunia yang lebih damai dan menghapus segala bentuk penjajahan, Amerika perlu diyakinkan oleh Presiden baru agar tidak lagi memberikan dukungan kepada penjajah Israel dan tidak lagi memberikan veto di DK PBB," pungkasnya
