Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Umarsyah membantah adanya perintah untuk menggelar muktamar luar biasa, buntut perseteruan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Umar menjelaskan, bahwa pihaknya dipesankan untuk segera memperbaiki PKB usai bertemu dengan para ratusan ulama dan kiai beberapa waktu lalu.
“Mandat dari Rais Aam kepada ketua umum PBNU itu bukan untuk melakukan muktamar luar biasa, tolong dicatat ini, tetapi untuk memperbaiki, istilahnya itu, memperbaiki kondisi DPP PKB,” kata Umar di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Menurut dia, kewenangan yang relatif tersentralistik kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat ini menjadi persoalan. Sebab, PKB telah menghilangkan kewenangan Dewan Syuro yang lebih dominan dan dinilai penting untuk ada.
Selain itu, PBNU juga menilai perlu adanya perbaikan dalam permusyawaratan dan pengelolaan organisasi. Bagaimanapun juga, PKB merupakan parpol yang didirikan oleh PBNU.
“Kemudian yang ketiga pola pengelolaan organisasi, manajemen organisasi yang cenderung terpusat, tidak ada keterbukaan. Ini hal-hal yang akan dilakukan perbaikan,” ujar Umar.
Sebagai informasi, terdapat usulan dari para kiai yang berkumpul di Tebuireng, Jombang jelang Muktamar PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan para kiai juga mengusulkan adanya muktamar luar biasa (MLB).
Pertemuan ratusan kiai di Tebuireng, Jombang Senin kemarin menghasilkan kesepakatan meminta PBNU memperbaiki PKB yang dianggap sudah melenceng dari tujuan awal pembentukannya oleh Nahdlatul Ulama.
"Ya ada suara dikit-dikit lah (Muktamar Luar Biasa). Tapi sekali lagi, PBNU tidak dalam posisi itu. PBNU paling-paling nanti cuma menyatakan kalau PKB sudah melenceng, nanti tinggal bagaimana tanggapan internal PKB," ujar Gus Yahya di Surabaya, Selasa (13/8/2024).
