Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan pernyataan juru bicara Barathiya Janata Party (BJP) India, Nupur Sharma, yang menghina Nabi Muhammad Saw saat debat di televisi India soal kisruh antara Masjid Gyanvapi yang bersebelahan dengan kuil Kashi Vishnawanth di Varanasi, India.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan seharusnya politisi tersebut fokus untuk menyelesaikan masalah agar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan di India dan tidak membawa konflik pada kebencian terhadap Islam.
Sudarnoto menilai, apa yang dilakukan oleh politisi tersebut yang sangat tidak terpuji dan sangat jelas dapat mengundang reaksi secara global yang memprotesnya, khususnya di dunia Islam.
“MUI berpandangan bahwa pernyataan Juru Bicara BJP tersebut tidak bertanggung jawab, tidak sensitif, tidak terpuji, menimbulkan ketidaknyamanan, dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang sangat menghormati kedudukan Nabi Muhammad Saw, ” kata Sudarnoto dalam keterangan resminya, Selasa (7/6/2022).
MUI berpandangan, lanjut dia, bahwa tindakan tersebut berlawanan dengan semangat untuk menciptakan harmoni antara agama dan Resolusi PBB tentang memerangi Islamofobia.
“Oleh karena itu, MUI mengajak pemerintah dan warga India untuk menghormati dan melaksanakan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamofobia dan tidak menjadi bagian dari Islamofobia, serta tidak melindungi pelaku Islamofobia,” kata dia.
Selain itu, kata Sudarnoto, MUI menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Partai BJP yang telah merespons protes umat Islam dan sejumlah negara Islam dengan memberi sanksi kepada Nupur Sharma akibat telah menghina Nabi Muhammad Saw.
Dia berharap, Partai BJP India dapat meningkatkan upaya moderasi beragama kepada para pimpinan dan anggotanya. Sehingga, penghinaan terhadap Islam dan agama lain tidak terjadi lagi.
Lebih lanjut, Sudarnoto mengatakan, MUI menyampaikan rasa terimakasih kepada Kementrian Luar Negeri RI yang telah memanggil Dubes India di Jakarta untuk menyampaikan protes.
“MUI menyerukan kepada Pemerintah RI untuk mengusulkan dialog bilateral lintas agama Indonesia-India guna moderasi kelompok agama di kedua pihak,” kata dia.
