Image description
Image captions

Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta, Mohammad Arifin, menyebutpemilihan wagub DKI Jakarta secara tertutup sesuai dengan kesepakatan tata tertib. Arifin juga mengaku tata tertib itu sudah disetujui semua fraksi di DPRD.

"Dalam rapimgab (rapat pimpinan gabungan) itu kita sampaikan, kita mengapresiasi kerja Pansus Anggota yang lama mereka sudah bekerja cukup lama merumuskan tatib pemilihan wagub kemudian oleh anggota DPRD yang sekarang ini kita akomodir jadi saya bergabung di tim perumus tatib DPRD dan dalam pebahasan tatib kita menyepakati," kata Arifin kepada wartawan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2020).

Kesepakatan itu, sebut Arifin terkait tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta 2020 yang dilaksanakan tertutup. Dia memastikan seluruh fraksi menyepakati tata tertib tersebut.

"Semua fraksi-fraksi sepakat bahwa tatib pemilihan wagub dalam mengakomodir hasil pansus DPRD periode yang sebelumnya termasuk Gerindra menyepakati itu dan itu yang kita sampaikan di rapimgab. Jadi semua fraksi-fraksi menyepakati. Sudah ada tandatangannya bahwa tatib pemilihan wagub adalah mengakomodir hasil pansus dan hasil pansus menyebutkan votingnya tertutup," ujar Arifin.

Selain tertutup, Arifin juga menjelaskan tata tertib tersebut juga melarang Gerindra, PKS dan PDIP menjadi pimpinan panlih (panitia pemilihan). Dia juga menyebut awal Maret akan dilaksanakan paripurna pemilihan Wagub DKI Jakarta.

"PKS dan Gerindra sebagai pengusung tidak boleh jadi ketua panlih, PDIP yang salah satu kadernya jadi ketua dewan dan sebagai partai pemenang tidak boleh jadi ketua panlih, itu kesepakatan di rapimda. Insyaalah awal Maret sudah ada paripurna pemilihan Wagub," ucapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif mengungkapkanGubernur DKI Anies Baswedan pernah menyatakan mendukung pemilihan dilakukan dengan sistem terbuka. Syarif mengaku dukungan itu diketahui dari tulisan Anies dalam sebuah artikel.

"Saya ingin sampaikan yang menginginkan voting terbuka Pak Anies. Pak Anies menyampaikan dia pernah menulis itu di artikel 'Opini' Kompas tahun 2002, buka kembali," kata Syarif di diskusi polemik, di Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).