Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyarankan Hasto Kristiyanto untuk mundur dari jabatannya sebagai sekjen PDIP, usai terseret kasus DPO Harun Masiku di KPK.
"Skandal hukum pada Harun Masiku layak didukung pengusutannya, termasuk mendesak Hasto bertanggung jawab dan dijerat dengan sanksi berat jika memang terbukti," ujarnya di Jakarta dilansir Inilah.com, Selasa (2/7/2024).
Selain Hasto, ia juga menilai Menkumham Yasona Laoly juga patut mundur baik dari jabatannya di PDIP maupun di kabinet. Menurutnya, Yasona punya kontribusi di dalam kasus Harun Masiku.
"Yasonna Laoli bahkan ikut turun tangan terkait Harun Masiku, artinya Yasona juga layak didesak mundur bahkan tidak saja dari PDIP, melainkan dari kabinet, karena dia lakukan pembelaan bahkan saat masih menjabat Menteri," kata dia.
Sementara soal wacana pergantian posisi sekjen PDIP, Dedi menilai Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah paling pas menggantikan Hasto. Selain punya loyalitas tinggi, ia mengatakan Ahmad Basarah juga memiliki karakter politisi pemikir, dekat dengan pemilih Islam. "Ini akan cukup bagus untuk membangun kembali relasi PDIP dengan pemilih Islam tradisional," ujarnya.
Dedi mengatakan, selain Ahmad Basrah dia menilai kalau Said Abdullah dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto juga dinilai memiliki peluang yang tidak kalah besar untuk gantikan Hasto. "Said Abdullah dan Utut juga kader terbaik PDIP, bahkan Said Abdullah memiliki pemilih menonjol juga kedekatan dengan elite PDIP yang bagus," kata dia.
Sementara itu, terkait eks Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Dedi mengatakan tidak ada hal yang menonjol untuk membangun reputasi PDIP. "Sementara Andi Wijayanto mungkin akan baik jika diabaikan, selain tidak menonjol dalam membangun reputasi dan kerja politik PDIP, juga karena kandidat lain yang terkesan lebih baik," tutur dia.
Sebagai informasi, ditengah permasalahannya dengan KPK muncul rumor yang menyebut PDIP sedang mempersiapkan pengganti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Desakan untuk mengganti Hasto, muncul dari luar internal PDIP. Kelompok relawan Puan Maharani, yaitu Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GMPN) meminta Hasto untuk mundur agar tidak merusak citra partai. Ketua Umum GMPN Daddy Palgunadi mengaku sudah berbicara dengan pengurus PDIP.
Sedangkan di lingkup internal partai mulai muncul rencana pengganti Hasto jika nanti ditahan KPK. Isunya, ada beberapa nama yang dipersiapkan menggantikan Hasto.
Adapun nama tersebut yaitu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah, Mantan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah Dan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto.
