Heru Budi Hartono yang telah resmi menjabat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dikenal publik sebagai sosok yang berprestasi. Sosok eks Kepala Sekretariat Presiden RI tersebut telah melalang buana dalam lini pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan berkecimpung di berbagai bidang kerja.
Ia telah berkiprah dalam berbagai bidang kerja dari Kasubag Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara hingga Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta.
Namun, tak sedikit pihak menyoroti berbagai isu yang menyeret Heru, salah satunya adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat.
Achmad memaparkan beberapa 'catatan hitam' yang pernah menyeret sosok politisi tersebut, sebut saja ada isu RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng sampai reklamasi teluk Jakarta.
“Selama menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala BPKAD provinsi DKI Jakarta di masa gubernur Ahok, nama Heru disebut di beberapa perkara mulai dari RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng sampai reklamasi teluk Jakarta. Namanya pun muncul dalam penyidikan korupsi KPK,” jelas Achmad melalui keterangan tertulisnya.
Beberapa 'catatan hitam' dalam perjalanan karier Heru Budi Hartono di Pemprov DKI Jakarta .
Pembelian lahan RS Sumber Waras
Saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sempat terseret dalam pusaran 'kisruh' pembelian lahan RS Sumber Waras pada tahun 2014.
Pemerintah DKI yang kala itu dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeli sepetak lahan milik RS Sumber Waras senilai Rp 755,6 miliar. Namun pada tahun setelahnya, BPK menemukan adanya kejanggalan dalam pembelian tersebut yang dinilai merugikan negara lantaran terlalu mahal.
BPK memberikan dua opsi kepada pemerintah DKI, yakni mengganti rugi uang yang dinilai berlebih atau menghentikan proses pembelian.
Sontak, BPK melapor kepada DPR RI dan KPK terkait kejanggalan tersebut. Namun, KPK akhirnya menyatakan tidak ditemukan unsur rasuah atau korupsi di dalam pembelian lahan tersebut.
Pembelian lahan di Cengkareng
Selain pembelian lahan RS Sumber Waras, Heru sempat menghadapi problem pembelian lahan di Cengkareng.
Gubernur Ahok balik menuding bahwa ada permainan mafia tanah di balik pembelian lahan yang semula merupakan aset DKI itu. Meski demikian, Heru Budi Hartono yang masih menjabat BPKAD DKI Jakarta mengaku pihaknya tak dilibatkan dalam pembelian lahan tersebut.
Reklamasi teluk Jakarta
Heru juga sering dikaitkan dengan dugaan kasus suap reklamasi pantai Jakarta saat ia menjabat BPKAD DKI Jakarta. Bahkan, KPK sempat melakukan pemeriksaan terhadap Heru atas dugaan keterlibatannya dalam kasus itu pada 2016 silam.
Perkembangan terkini kasus tersebut menghasilkan tiga orang tersangka yakni DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan personal assistant di PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro. Status terakhir Heru dalam kasus tersebut yakni sebagai saksi.
Sumber: suara
