Kebocoran data pemerintah kembali terjadi, data 102 juta penduduk Indonesia dijual di situs darkweb, seperti disampaikan akun @darktracer_int pada Rabu (14/9/2022).
Kabar ini datang hanya beberapa jam setelah pemerintah melakukan konferensi pers terkait kebocoran data, melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
"Peringatan, telah muncul aktor jahat yang menjual database, yang diklaim berisi 102 juta database warga dari Kemensos RI," ungkap akun Darktracker.
"Dia membocorkan puluhan foto KTP sebagai sampel," imbuh akun itu.
Berdasar tangkapan layar yang dibagikan, retasan file berupa data terkompres berukuran 16 GB, dengan data asli tak terkompres sebesar 85 GB.
Secara keseluruhan, terdapat 102.533.221 data dalam folder tersebut, berformat PNG dan JPG.
Adapun data yang disebut berupa Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan sebagainya.
Informasi kebocoran data ini dikabarkan pada pukul 11.13 WIB, hanya beberapa jam selepas Mahfud MD menyampaikan konferensi pers terkait maraknya kebocoran data.
Dalam konferensi pers yang menyorot peretasan surat negara oleh Bjorka itu, Mahfud menegaskan tidak ada kebocoran isi surat.
“Yang ini ndak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya, sebenarnya isinya, perihal hal ini, perihal hal itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol,” kata Mahfud.
Sebelumnya pemerintah juga mengatakan telah membuat tim khusus untuk menangani kasus kebocoran data, sejak Senin (12/9) lalu.
Tim itu beranggotakan Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) serta Polri.
Sumber: kompas
