Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono meminta agar stabilitas keamanan di Indonesia tidak terganggu oleh premanisme, konflik lahan, hingga pungutan liar (pungli). Gatot mengatakan hal-hal seperti itu perlu ditindak supaya tidak mengganggu investor yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.
"Terkait dengan investasi dan usaha, saya kira ini tugas Pak Asops dan jajaran, Pak Kabarhakam juga, mengingatkan kepada jajaran untuk menjaga stabilitas. Karena jangan sampai ada investor apakah itu dari luar negeri atau dalam negeri, mereka terganggu," ujar Gatot dalam Rapim Polri 2021 seperti disiarkan YouTube Tribrata TV, Rabu (17/2/2021).
"Terganggu dengan apa? Terganggu premanisme, konflik lahan, pungli, dan lain sebagainya," sambungnya.
Gatot menjelaskan gangguan seperti itu perlu diantisipasi supaya tidak menimbulkan krisis. Jika terjadi, lanjut Gatot, maka bisa berkembang ke hal lain, mulai dari krisis kesehatan, ekonomi, keamanan, serta politik.
Baca juga:Wakapolri Positif COVID-19, Hadiri Rapim Polri 2021 Secara Virtual |
"Nah ini betul-betul kita antisipasi. Karena kita harus bisa betul-betul menjaga kondisi saat ini dan kita sudah mengalami yang namanya krisis kesehatan, krisis ekonomi. Nah kalau kita tidak bisa menjaga kondusivitas wilayah ini, bisa berkembang kepada krisis keamanan yang kita jaga. Krisis keamanan kalau tidak teratasi bisa terjadi krisis politik," tutur Gatot.
Selain itu, Gatot menyinggung persiapan keamanan untuk menghadapi hasil Pilkada 2020. Dia ingin pihak yang kalah dalam Pilkada 2020 tidak membuat konflik. Apalagi dalam setiap kompetisi pasti ada yang kalah.
"Bagi yang kalah, nah ini tugas dari pada teman-teman intelijen, Pak Kabarhakam, jajaran, Bhabinkamtibmas juga, dekati mereka untuk meredam. Ya ini pilkada, kalau pilkada itu kan nggak mungkin dua-duanya menang. Harus ada 1 kalah dan 1 menang, jangan sampai terjadi konflik. Yang terpenting juga yang menang jangan euforia, malah langgar protokol kesehatan, malah nanti dilakukan penegakan hukum, diingatkan kepada mereka," tandasnya.